besaran tpp kabupaten karawang

Bandung Tabel Remunerasi Kab. Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan peraturan Bupati Bandung No. 21 Tahun 2009 yang mengatur tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. (TPP). Tambahan penghasilan PNS dan CPNS yang didasarkan pada kinerja dan kedisiplinan diberikan kepada pemangku jabatan Struktural, Fungsional dan Umum Site De Rencontre Pour Rencontrer Des Americains. KARAWANG-Sejumlah Aparatur Sipil Negara ASN di Kabupaten Karawang, mengeluhkan pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP sebesar 5 persen tanpa adanya pemberitahuan. Akibatnya pemotongan itu jadi polemik dikalangan ASN di Kabupaten Karawang yang menduga pemotongan itu diperuntukan untuk apa saja? Menjawab hal itu, BKPSDM Kabupaten Karawang menyebut jika pemotongan itu diperuntukan untuk bantuan kemanusiaan bagi yang terdampak Covid-19 dan korban banjir. “Pemotongan TPP 5 persen itu, diperuntukan untuk korban banjir dan warga yang terdampak pandemic Covid-19,” ujar Kepala Bidang Kesejahteraan Disiplin dan Kepangkatan, BKPSDM Karawang, Dudi Alexandria saat dikonfirmasi. Dijelaskan, pemotongan TPP itu, bukan dari KORPRI tapi itu merupakan donasi PNS yang didapat dari TPP untuk membantu para korban banjir terutama pasca banjir. Biasanya sesudah banjir butuh biaya yang tidak kecil. “Sebelumnya bahwa pemotongan tersebut pernah dilakukan. Namun, dulu diperuntukan untuk Covid-19,” jelasnya. Halaman 1 2 NO JUDUL NOMOR TAHUN KATEGORI DETAIL 1 Keputusan Bupati Karawang Nomor 505 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Karawang 505 2020 Kepbup 2 Keputusan Bupati Karawang Nomor 479 Tahun 2021 Tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2026 479 2021 Kepbup 3 Keputusan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 Covid 19 Di Kab. Karawang 15 2022 Kepbup 4 Keputusan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tim Pengelola Tim Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022 17 2022 Kepbup 5 Keputusan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat 43 2022 Kepbup 6 Keputusan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang 60 2022 Kepbup 7 Keputusan Bupati Karawang Nomor 583 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2024 583 2021 Kepbup 8 Keputusan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pejabat Yang Menandatangani Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 2022 Kepbup 9 Keputusan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Sebagai Mitra Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum 3 2022 Kepbup 10 Keputusan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang 7 2022 Kepbup Pages Ilustrasi UMR. Foto ShutterstockDi Indonesia, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bagi pekerja, yaitu UMK dan UMR. Upah tersebut wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja setiap bulannya. Lalu, apa perbedaan UMK dan UMR?UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, sedangkan UMR merupakan kependekan dari Upah Minimum Regional. Besarnya upah minimum di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan biaya hidup masing-masing buku Ekonomi SMA Kelas XI oleh Dr. M. Suparmoko, dan Icuk Rangga Bawan, At., tinggi-rendahnya biaya hidup tersebut dapat diketahui dengan melihat indeks biaya hidup costs of living index atau tingkat inflasi setiap daerah. Upah minimum setiap daerah itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan UMK atau UMR. Lalu, UMK dan UMR apa bedanya? Simak penjelasannya dalam artikel berikut yang Dimaksud dengan UMR?Ilustrasi upah minimum. Foto ShutterstockSebagaimana telah disebutkan, UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Penyebutan UMR sudah berlaku sejak era reformasi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum peraturan tersebut, UMR didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMR dibagi menjadi dua, yaitu UMR Tingkat I dan UMR Tingkat Tingkat I adalah upah minimum yang berlaku di satu provinsi. Sedangkan, UMR Tingkat II merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah jenis UMR tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, sepertiIndeks harga konsumen IHKKemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaanUpah umum yang berlaku di daerah tertentu dan antardaerahTingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapitaSejak tahun 2000, istilah UMR secara resmi diganti dengan UMK dan UMP Upah Minimum Provinsi. Meski demikian, masih banyak pekerja yang menggunakan UMR untuk menyebut standar upah atau gaji yang berhak diperoleh di wilayah tempat kerjanya setiap yang Dimaksud dengan UMK?Ilustrasi UMR. Foto Iqbal Firdaus/kumparanSesuai namanya, UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah yang ditetapkan di wilayah kabupaten atau kota. Sementara, upah yang berlaku di tingkat provinsi disebut dengan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, UMK dan UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu dengan masa kerja kurang dari satu tahun dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum apabila sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan/atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan perusahaan nilai UMK sendiri dihitung menggunakan penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UMK bisa berbentuk gaji pokok, bisa juga ditambah dengan tunjangan yang dimaksud dengan gaji pokok adalah upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya. Besaran gaji pokok tidak kurang dari 75% dari total gaji yang penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara UMK dan UMR. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penyebutannya yang berubah mengikuti aturan resmi dari Tertinggi di IndonesiaIlustrasi UMR. Foto ShutterstockSeperti yang disebutkan, meski namanya telah diubah menjadi UMK dan UMP, istilah UMR masih digunakan sampai sekarang. Di tahun 2023, UMR tertinggi di Indonesia masih didominasi wilayah Pulau Jawa. Berikut 5 kabupaten/kota dengan UMR tertinggi di Indonesia1. Kabupaten KarawangKabupaten Karawang menempati posisi pertama di daftar UMR tertinggi di Indonesia tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, kabupaten yang jadi kawasan industri terbesar itu memiliki UMK sebesar Kota BekasiMenyusul Karawang, Kota Bekasi ada di urutan kedua dengan besaran UMK senilai Tak hanya di seluruh Indonesia, besaran UMK tersebut juga menjadikan Bekasi sebagai kota dengan UMK terbesar kedua di daerah Provinsi Jawa Kabupaten BekasiMasih dari wilayah Jawa Barat, peringkat ketiga UMR tertinggi di Indonesia ditempati Kabupaten Bekasi. Besaran UMK Kabupaten Bekasi tahun 2023 adalah DKI JakartaPemprov DKI Jakarta menetapkan gaji UMR Jakarta 2023 sebesar Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan besaran UMP Jakarta 2022, yaitu Kota DepokPada tahun 2022, Kota Depok memiliki UMK sebesar Di tahun 2023, UMK Depok naik sekitar dari sebelumnya menjadi Angka tersebut menjadikan Kota Depok sebagai daerah dengan UMK tertinggi ke-4 di Jawa yang dimaksud dengan UMK?Berapa UMR tertinggi di Indonesia?Apakah gaji pokok sama dengan UMK? Karawang - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten UMK 2022 naik 5,27 persen menjadi Rp Besaran kenaikan tersebut sesuai dengan tuntutan rekomendasi tersebar di berbagai media sosial. dalam surat tersebut tertulis Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten UMK Karawang tahun 2022 sebesar Rp naik 5,27% yang tahun sebelumnya sebesar sebesar Rp dan ditandatangani Bupati Karawang Cellica ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jabar dalam menetapkan UMK Karawang Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Karawang Ferry Nuzarli membenarkan surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Bupati atas desakan yang dilakukan para buruh sejak minggu lalu."Sejak Jumat minggu lalu, kami bertahan di depan gerbang Pemkab Karawang agar Bupati menandatangani usulan kenaikan UMK, dan pada malam kemarin sudah resmi disetujui rekomendasinya, yakni 5,27 persen atau menjadi Rp kata Ferry saat dihubungi melalui telepon selular, Kamis 25/11/2021.Diharapkannya, rekomendasi tersebut bisa direalisasikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil."Kami berharap Gubernur menerima rekomendasi dari Kabupaten, dan segera disetujui," itu, pihaknya juga akan mengawal rekomendasi UMK di provinsi."Rencananya tanggal 30 sekarang keputusannya, dan tentunya akan kami kawal di provinsi nanti," UMK Karawang paling tinggi di Jawa Barat selama tiga tahun Karawang merupakan daerah dengan UMK terbesar di Jabar. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 besaran UMK Karawang pada tahun 2021 sebesar dibandingkan dengan UMK Karawang Tahun 2020, yang sebesar Rp ada kenaikan sebesar Rp 4,2% atau kurang lebih Rp 203,987. Nilai UMK itu ditetapkan ketika Indonesia, khususnya Jawa Barat, tengah diguncang oleh pandemi luar tahun pandemi, yakni periode 2019-2020, UMK di Karawang bertambah cukup banyak yakni sekitar 7,8% atau Rp Ketika tahun 2019, UMK Karawang berada di angka Rp tiga tahun terakhir, Karawang menjadi daerah dengan nilai UMK paling tinggi di Jabar. Selain Karawang, daerah yang memiliki UMK tertinggi di Jabar pada 2021 lalu adalah Kota Bekasi dengan Rp dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp mengacu kepada data Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Karawang pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di Karawang mencapai Rp per hari untuk jenis kelamin laki-laki, sementara perempuan sebesar Rp per hari. mud/mud JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK ini telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 21 November 2020 dan mulai berlaku pada 1 Januari ini berdasarkan pada penetapan Keputusan Gubernur Kepgub Jawa Barat Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun demikian, maka Kepgub Jawa Barat Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Kepgub Jawa Barat 561/2021, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah Kabupaten/Kota yang tidak menaikan Upah Minimum 2021, maka dibuka peluang untuk dilakukan evaluasi besaran Upah Minimum pada semester pertama berdasarkan kondisi perekonomian kuartal I dan kuartal II tahun 2021. Hal itu mengacu pada data yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang besaran UMK Jawa Barat 2021 di 27 Kabupaten/Kota1. Kabupaten Karawang, sebesar Kota Bekasi, sebesar Kabupaten Bekasi, sebesar Kota Depok, sebesar Kota Bogor, sebesar Kabupaten Bogor, sebesar Kabupaten Purwakarta, sebesar Kota Bandung, sebesar Kabupaten Bandung Barat, sebesar Kabupaten Sumedang, sebesar Kabupaten Bandung, sebesar Kota Cimahi, sebesar Kabupaten Sukabumi, sebesar Kabupaten Subang, sebesar Kabupaten Cianjur, sebesar Kota Sukabumi, sebesar Kabupaten Indramayu, sebesar Kota Tasikmalaya, sebesar Kabupaten Tasikmalaya, sebesar Kota Cirebon, sebesar Kabupaten Cirebon, sebesar Kabupaten Garut, sebesar Kabupaten Majalengka, sebesar Kabupaten Kuningan, sebesar Kabupaten Ciamis, sebesar Kabupaten Pangandaran, sebesar Kota Banjar, sebesar Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Feni Freycinetia Fitriani Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

besaran tpp kabupaten karawang